Menaruh Hati di Jaletreng

Home / Blog

Oleh Fahd Pahdepie*

Atas undangan kawan-kawan Sekber Jaletreng, minggu lalu saya mendapatkan kehormatan sekaligus pengalaman berharga untuk mengarungi susur Jaletreng. Saya memulai perjalanan dari Setu, melewati area belakang Taman Tekno, dan berakhir di Taman Kota II, tepat di tepian sebuah danau kecil yang kini dijadikan tempat wisata dengan nama Jaletreng Riverpark.

Sekretariat Bersama atau Sekber ini digerakkan oleh anak-anak muda yang gelisah melihat sungai di kampung mereka dikotori sampah dan limbah. Padahal sungai itu merekam memori masa kecil mereka yang indah. Berbekal semangat tinggi, juga panggilan hati untuk menjaga lingkungan kampung mereka, sekelompok anak muda ini nekad membuka jalur dari Bogor ke Setu, bahkan jauh hingga ke belakang de Latinos dan The Green BSD, belasan kilometer panjangnya.

Berbekal perahu karet sederhana, mereka mendorong sampah dari pagi hingga dini hari. Mereka ingin melihat sungai mereka indah seperti dulu. Mereka ingin sungai ini bebas dari sampah dan limbah. “Dulu si Ablak mandinya di sini, Bang,” cerita Ende, salah satu pegiat Sekber yang menemani kami, sambil menunjuk sebuah area yang kini dipenuhi sampah warga.

“Ah elu kali yang di sini, gue di sono!” Timpal Ukar, pemuda jenaka yang gemar memperkenalkan diri dengan banyak nama. Kadang Baim, Kevin, atau Michael. Teman-temannya memanggilnya Ablak.

Dari obrolan-obrolan sederhana di atas perahu karet yang kami naiki, juga ‘jokes-jokes’ receh yang bikin kami terpingkal, saya masih bisa merasakan kegelisahan dan semangat besar anak-anak muda ini tentang lingkungan. Di hari-hari seperti ini, siapa yang rela menyediakan diri untuk menyusuri sungai dan membersihkan sampah-sampahnya? Siapa yang masih peduli? Sementara mereka bukan hanya peduli, tetapi turun tangan, bekerja siang malam menjaga kelestarian sungai dan ekosistemnya—tanpa bayaran.

 

Potensi wisata

Belum setengah jalan menyusuri Jaletreng, saya sudah terpesona melihat keindahannya. Pohon-pohon bambu yang menaungi sungai di beberapa tempat, pemandangan hijau di sepanjang jalan, juga suasana asri dan udara sejuk yang menenangkan pikiran membuat saya yakin susur Jaletreng ini memiliki potensi yang besar untuk dijadikan destinasi wisata.

“Itu memang impian kami,” cerita Tanjung, “Nggak muluk-muluk sih, minimal bisa punya perahu karet yang cukup dan pelampungnya, sama tempat parkir yang memadai. Potensinya besar banget, untuk masyarakat sekitar. Menghidupkan ekonomi mereka, atau paling tidak kan kalau dirapihin, nggak akan banyak sampah.” Sambungnya. Sepanjang perjalanan, kami pun berdiskusi soal bagaimana menjadikan susur Jaletreng ini sebagai destinasi wisata baru.

Saya kira tidak sulit mewujudkannya. Kerja besarnya justru sudah dilakukan kawan-kawan Sekber sendiri. Membuka jalur dan membersihkan sampah sungainya, jika dihitung sebagai ‘cost’, tak ternilai harganya. Kini mereka menyewa sebuah lahan untuk dijadikan posko atau sekretariat, memanfaatkan dana kelurahan. Bantuan pinjaman perahu karet dan pelampung juga mereka dapatkan dari Kecamatan, di antaranya milik Polisi Pamong Praja Kecamatan Setu, meski kadang birokrasinya agak berbelit.

Berangkat dari inisiatif sederhana itu, kini mereka ingin mewujudkan sesuatu yang lebih besar di susur Jaletreng. Tetapi mereka sadar itu bukan pekerjaan sederhana, perlu bantuan dan keterlibatan banyak pihak untuk mewujudkannya. Pemerintah barangkali bisa dimintai bantuan, terutama soal perizinan, namun investasi sepertinya harus datang dari pihak swasta—agar pengelolaannya dalam jangka panjang lebih jelas dan bisa mendorong ekonomi masyarakat sekitar secara lebih baik.

Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka mewujudkan impian itu? Menciptakan destinasi wisata baru, Susur Jaletreng, yang punya dimensi pemberdayaan sekonomi masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan.

 

Model Gunungkidul

Saya kira kita bisa mencontoh apa yang dilakukan masyarakat Gunungkidul, Yogyakarta, yang berhasil menciptakan belasan destinasi wisata baru melalui program desa. BUMDes Maju Mandiri milik Desa Bejiharjo, misalnya, berhasil mengelola objek wisata Goa Pindul yang kini mampu menghasilkan 5,8 miliar per tahun dan menyejahterakan ribuah warga sekitarnya—menjadi pengusaha kuliner, homestay, hingga pemandu wisata.

Di Gunungkidul, ada sekitar 80 BUMDes yang dikelola oleh anak-anak mudanya. Menggerakkan ekonomi hingga puluhan miliar per tahun dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Inisiatifnya berangkat dari bawah, pemda melindunginya dengan regulasi dan memberikan akses serta fasilitas yang cukup.

Tapi, di Tangsel kan tidak ada desa? Artinya tidak ada dana desa dan tidak ada bantuan BUMDes dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal? Jika kita mampu menangkap spirit dari model Gunungkidul, sebetulnya kelurahan bisa menggunakan penerapan yang lain, selain BUMKel. Bahkan dana kelurahan yang tehubung dengan APBD, justru punya keleluasaan dan kejelasan anggaran yang lebih baik. Pemerintah bisa membantu di sana, minimal untuk mengerjakan tahap ‘feasibility study’ atau uji kelayakannya.

Selanjutnya bisa dikerjasamakan dengan swasta atau pengusaha lokal, ‘business to business’. Bentuk yang bisa diadopsi banyak sekali. Masyarakat bisa didorong untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), misalnya, memanfaatkan program Kementerian Sosial RI. Penjurunya bisa Sekber yang sudah terbentuk. Tapi, mereka perlu didorong untuk punya badan hukum. Agar ketika ada pihak yang berinvestasi, mereka lebih berdaya untuk melakukan negosiasi kepemilikan saham dan seterusnya.

Jika Sekber Jaletreng sudah berbadan hukum, banyak hal yang bisa dikerjakan juga. Dengan penataan manajemen yang lebih baik, Sekber Jaletreng bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Contoh sederhana, katakanlah mereka bekerjasama dengan para pengusaha UMKM untuk membuat pusat jajanan atau oleh-oleh. Jika mereka bekerjasama dengan komunitas dan melakukan kerja pemberdayaan masyarakat (community development), banyak persuahaan swasta atau BUMN yang juga bisa memberikan dana hibah tanggung jawab sosial (corporate social responsibility).

Sesungguhnya ada banyak contoh lain jika kita kita bisa berkolaborasi. Namun pemerintah juga perlu punya visi yang memadai serta komitmen yang tinggi untuk bisa memfasilitasi inisiatif masyarakat semacam ini. Hari ini, banyak sekali contoh tempat wisata daerah yang bahkan tak perlu melibatkan dana APBD (zero APBD). Jika sempat berkunjung ke Marina Boom Beach di Banyuwangi, jangan kaget jika tempat itu sepenuhnya dibangun dengan dana PT Pelindo. Tetapi tetap menjadi obyek wisata yang sebagian dikelola Pemda—yang keuntungannya dikembalikan kepada masyarakat.

Kuncinya satu, bisakah kita menaruh hati di Jaletreng, seperti para pemuda Sekber Jaletreng yang saya ceritakan tadi? Apakah pemerintah Kota Tangsel punya hati di sana? Kita perlu tanyakan langsung, tentu saja. Tetapi menyaksikan sampah yang masih berserakan di tepian sungai, limbah Taman Tekno yang masih bebas mengotori Jaletreng, saya kira kita masih punya PR yang sangat besar.

Tiba di Taman Kota II, di Jaletreng Riverpark, hati saya hancur. Tempat wisata yang dibanggakan beberapa waktu lalu itu kini tampak tak tertata. Beberapa fasilitas tampak rusak, sampah tak terkendali, warung-warung kaki lima tak tertata, motor berseliweran di jembatan yang harusnya untuk para pejalan kaki. Adakah hati yang kita simpan di sana?

Tabik!

 

FAHD PAHDEPIE

Bagikan Berita Ini



KOMENTAR