Kuncinya, Dorong Anak Muda Gerakkan UMKM di Tangsel

Home / Blog

Oleh Fahd Pahdepie*

 

Beberapa hari yang lalu, melalui tulisan berjudul ‘Surat Terbuka Untuk Ibu Airin’, saya mengemukakan gagasan saya tentang menggerakkan sektor UMKM untuk menyelesaikan problem ketimpangan kota dengan segala masalah turunannya—termasuk masalah pengangguran.

Tulisan itu menimbulkan polemik. Banyak yang tidak setuju pada pengamatan saya tentang ketimpangan di Tangsel. Ada juga yang menyoroti bahwa solusi yang saya ajukan tentang menggerakkan UMKM tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan problem ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan lainnya—karena konon UMKM hanya subsektor kecil dari skema pembangunan ekonomi yang lebih besar. Melalui tulisan ini, izinkan saya menjawabnya.

Menurut data, jumlah pengangguran di Tangsel berkisar 37.142 orang atau 4,67% dari total angkatan kerjanya. Secara demografis, hampir semua pengangguran itu adalah generasi muda. Di sinilah mengapa angka itu tidak bisa dilihat sebagai angka absolut atau data statistik belaka, ada persoalan di dalamnya.

Jika melihat data BPS Tangsel tahun 2019 (Tangerang Selatan Dalam Angka, 2019), persentase ini relevan dengan proporsi anak yang putus sekolah atau ‘drop out’ dan jumlah lulusan S1 yang tidak terserap lapangan kerja (di bawah 5%). Sangat masuk akal jika kita melihat kelompok ini yang justru rentan, mulai dari terpaksa menjadi juru parkir atau sekadar berharap dapat kerja di gerai minimarket dan restoran cepat saji.

Apakah solusi mengatasi sekitar 40 ribu pengangguran itu selesai dengan menyelenggarakan ‘job fair’ saja, seperti selama ini dilakukan? Katakanlah memang ada sekitar 50 ribu lowongan pekerjaan yang tersedia, apakah itu menyelesaikan problem ketimpangan dan beragam masalah lainnya di kota ini? Apakah dengan sekadar mendapat kerja, anak-anak muda ini menjadi langsung berdaya dan sejahtera?

Di sinilah saya berusaha masuk dengan ide pemberdayaan usaha mikro (UMKM). Jika pemerintah kota memilih jalan ini, setidaknya ada tiga problem berjalan (existing) yang bisa kita selesaikan bersama.

Pertama, kota ini memang dirancang untuk menjadi kota perdagangan dan jasa. Selain sebagai kota tempat pemukiman (residential) dan kota pendidikan. Maka, dengan mendorong dan memperkuat UMKM, kota ini akan semakin kokoh menjadi kota pusat perdagangan dan jasa itu—dengan daya beli rata-rata masyarakatnya yang sudah tinggi pula.

Kedua, karena ingin mengejar identitas sebagai kota perdagangan dan jasa tadi, saat ini pemerintah kota sedang membangun gedung berlantai sepuluh yang akan diperuntukkan sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis—menghabiskan total APBD lebih dari 50M. Tanpa visi yang memadai tentang pemberdayaan small-medium-businesses (start up digital maupun non digital), maka bangunan itu hanya akan menjadi fasilitas fisik belaka. Padahal agar berjalan, pusat inovasi itu harus digerakkan dengan manajemen dan program yang baik, mulai dari pendidikan (training), pendampingan hukum, permodalan, hingga inkubator produk dan jasa.

Ketiga, ini bagian paling penting, kalau seandainya ada 5000 saja UMKM yang terbentuk dari komitmen ini (hanya kurang dari 5% total angkatan kerja yang berjumlah 1.284.952 orang), maka akan terbentuk kelas ekonomi baru yang lebih berdaya. Jika rata-rata usaha ini membuka lapangan kerja untuk 10 orang saja, maka ada sekitar 50.000 orang baru yang bisa terserap sebagai tenaga kerja!

Apakah ini bisa menyelesaikan masalah ketimpangan? Terciptanya 5000 pengusaha baru adalah sebuah terobosan yang memiliki daya ubah dalam hal kesejahteraan sosial. Aktivitas ekonomi akan terjadi di level lokal, dana yang ditransaksikan tersirkulasi di sana, pamerintah diuntungkan dengan pajak, dan aneka pertumbuhan lain baik dari sisi bisnis maupun asetnya juga terkejar (ada akumulasi kapital yang terus berjalan secara simultan di sana).

Maka, solusi untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kesenjangan sosial-ekonomi di Tangsel, saya kira bukan dengan menggelar ‘job fair’ tahunan atau pelatihan lain yang bersifat sporadis dan insidental. Tetapi dengan menggenjot UMKM-nya dengan menjadikan anak-anak muda sebagai pemain utamanya.

Pemerintah kota bisa memulai dengan memfasilitasi mereka melalui ‘one-stop-start-up-incubator’ yang bisa diterapkan di gedung pusat inovasi tadi. Di sana harus ada mulai dari fasilitas pelatihan, pendampingan penyusunan business model dan business plan, akses permodalan kepada perbankan maupun venture capital, pendampingan legalitas bisnis, co-working spaces, hingga ruang-ruang untuk melakukan pameran dan latihan menguji pasar.

Jika Tangsel berhasil melakukan ini, saya kira bukan hanya masalah pengangguran yang akan teratasi, tetapi sekaligus memperpendek jarak ketimpangan dan membuat masyarakatnya—terutama anak muda—untuk lebih berdaya.

Apakah pemerintah kota harus menjalankannya sendirian? Apakah ini murni tanggung jawab pemkot saja? Tentu tidak. Pemerintah bisa berkolaborasi bersama para pengusaha lokal, atau sektor-sektor swasta besar seperti BUMN yang sudah lebih dulu punya infrastruktur yang memadai untuk melakukan itu. Jika ini dilakukan, bahkan kita bisa menyelenggarakannya tanpa banyak merepotkan dana APBD!

Mungkin? Mari kita mulai.

 

Bintaro, 27 Agustus 2019

FAHD PAHDEPIE

Bagikan Berita Ini



KOMENTAR