Kito Rato, Kita Setara

Home / Blog

Oleh Fahd Pahdepie*

 

Jika Anda tinggal atau kebetulan berkunjung ke Tangerang Selatan, sempatkanlah main ke Granada Square di bilangan Kencana Loka, BSD. Di antara deretan gerai-gerai kuliner yang tersedia di sana, dari pukul sembilan pagi sampai sebelas malam, Anda akan menemukan sebuah kedai kopi yang dioperasikan di atas VW Combi berkelir merah putih. Kedai bergerak itu diberi nama ‘Kito Rato’, diambil dari bahasa Minang yang berarti ‘Kita Setara’.

Bila kedai sedang sibuk, bersabarlah sebentar untuk ikut mengantre. Tetapi jika kebetulan lengang, berbahagialah karena Anda bisa berkenalan dengan tiga anak muda hebat yang menjalankan usaha kecil itu. Wahyu Alistia, masih 25 tahun usianya, Rendi Agusta yang sebaya Alis, dan Saldi Rahman yang lebih muda dua tahun dari dua karibnya.

Ketiganya tuna daksa. Alis dan Rendi hanya memiliki satu tangan, sementara Saldi berjalan dengan satu kaki. Tetapi tak usah kasihan pada mereka, ketiganya tak ingin dilihat berbeda, dikasihani, apalagi dipandang sebelah mata. Kedai itu mereka beri nama Kito Rato dengan satu semangat sekaligus harapan: Mereka ingin dipandang setara. Bahwa mereka juga bisa membuktikan diri sebagai anak-anak muda yang berkarya, berdaya dan bisa menjadi juara.

Mereka membalik cara pandang kita selama ini terhadap kaum difabel. Stigma masyarakat yang menganggap mereka ‘beban’ yang tak bisa disetarakan dengan yang lain, coba dibongkar oleh tiga anak muda ini. Barangkali banyak anak muda lain yang selama ini mengeluh tentang sulitnya mencari pekerjaan, susahnya memulai usaha, dan seterusnya, sepatutnya malu pada Alis, Rendi dan Saldi. Ketiganya bisa membuktikan kepada kita bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada, mereka tetap bisa berkarya dan berdaya.

Kuncinya kemauan, kerja keras, dan kolaborasi. Banyak anak muda yang sebetulnya punya potensi besar, tak bisa jadi apa-apa karena malas dan enggan bekerjasama dengan orang lain. Padahal masa depan adalah milik mereka yang berani mengeksekusi dan memperjuangkan ide-ide, juga menyediakan diri untuk berkolaborasi. Kito Rato menampar kesadaran kita semua tentang hal ini.

 

Teladan kesetaraan

Selasa lalu (3/9) saya berkesempatan untuk mengunjungi Kito Rato. Ketika saya memesan segelas kopi, dengan cekatan dan penuh semangat ketiga anak muda itu mempersiapkan pesanan saya. Mereka berbagi tugas, ada yang mencatat pesanan sambil menyerahkan gelas kepada yang bertugas sebagai barista, ada yang mengantarkan kopi yang sudah jadi kepada para pelanggan.

Saat saya tanyakan pada Saldi tentang motivasinya membangun Kita Rato, ia tersenyum sambil menjawab, “Dulu awalnya saya malu karena hanya punya satu kaki,” kenang Saldi, “Usai kecelakaan, saya putus asa karena kaki harus diamputasi. Semua yang saya cita-citakan saya anggap selesai. Namun motivasi dari orangtua membangkitkan saya. Saya melihat adik-adik saya yang masih kecil-kecil, siapa yang akan membiayai mereka jika orangtua sudah tidak ada? Saya bangkit untuk orang-orang yang saya cintai.”

Alis punya jawaban lain, “Kami ingin dipandang setara,” katanya, “Kekurangan yang kami miliki bukan halangan untuk bisa sukses. Kami ingin membuktikan diri bahwa kaum difabel juga bisa menjadi wirausahawan yang berhasil.” Ujarnya.

Mendengarkan cerita tiga sahabat ini, saya melihat optimisme Indonesia masa depan. Inilah yang dibutuhkan bangsa ini, SDM-SDM unggul dengan mentalitas juara, yang memiliki daya juang dan semangat kerja. Di tangan orang-orang seperti merekalah Indonesia akan maju. Di tangan generasi yang tidak malas dan tidak mudah mengeluh di tengah segala keterbatasan yang ada.

Kita harus punya cara pandang baru terhadap kaum difabel, cara pandang yang lebih inklusif. Banyak di antara para penyandang disabilitas telah membuktikan kepada kita bahwa mereka tak bisa diapandang sebelah mata. Sebagai contoh, rekan saya di Kantor Staf Presiden, Sunarman Sukamto, menduduki posisi bergengsi sebagai Tenaga Ahli Madya. Ke kantor ia berkursi roda, tetapi kiprahnya sudah mendunia. Pak Maman adalah ‘champion’ yang menginspirasi bukan hanya kaum difabel, tetapi kita semua. Mereka bisa mencapai puncak-puncak prestasi tertinggi yang bahkan mungkin tak bisa dicapai oleh orang lain.

 

Memenuhi hak kaum difabel

Beberapa waktu lalu, kita terhenyak mendapati berita tentang drg. Romi Syopfa Ismael, penyandang disabilitas yang digagalkan sebagai CPNS di Solok Selatan, Sumatera Barat, padahal mendapatkan nilai tertinggi saat ujian. Perjuangan untuk mengajak orang agar punya perspektif yang lebih inklusif, yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kesetaraan, memang bukan sesuatu yang mudah. Kita bersyukur berkat perjuangan banyak pihak, termasuk lobi-lobi yang dikerjakan Pak Maman melalui KSP, drg. Romi akhirnya bisa memperoleh haknya sebagai dokter pegawai negeri.

Masalahnya, di daerah-daerah, bahkan di kota yang relatif sudah maju, agar tidak terjadi lagi kasus seperti dialami drg. Romi, berapa banyak kepala daerah dan pemangku kebijakan yang sudah punya perspektif inklusif? Agar anak-anak muda difabel lain yang tidak sehebat dan seberani para pendiri Kito Rato bisa mendapatkan kesempatan yang sama, berapa banyak wakil rakyat di daerah-daerah yang bisa memandang semua orang setara sehingga mampu menghasilkan paket regulasi yang tidak diskriminatif terhadap kaum difabel? Ini yang menjadi PR kita bersama. Kita membutuhkan para pemimpin masyarakat yang berperspektif inklusif.

Dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kita sebetulnya sudah punya regulasi yang mendorong kesetaraan bagi kaum difabel. Presiden berulangkali dalam pidato-pidatonya menekankan pentingnya membangun masyarakat inklusif, ekonomi inklusif, pelayanan publik yang ramah terhadap kaum difabel. Sekarang tinggal bagaimana undang-undang ini diturunkan ke level teknis di daerah, ia harus diterjemahkan menjadi Pergub, Perwali atau Perbup, lalu menjadi SOP yang ‘executable’ di tingkat dinas-dinas. Bisakah pemerintah daerah menjamin kesetaraan bagi warga masyarakatnya?

Dalam UU tersebut, misalnya, pasal 58 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung dan melibatkan UMKM difabel dalam pengadaan barang dan jasa. Bisakah amanat UU ini dikerjakan? Hanya jika pemimpin daerah tersebut memiliki komitmen dan ‘political will’ yang inklusif sajalah aturan ini bisa diturunkan ke level teknis. Di Solo, misalnya, sudah mulai diterapkan aturan seluruh pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah 5%-nya harus diserap oleh para pelaku usaha dari kalangan difabel.

Pulang dari Kito Rato, saya melihat harapan besar. Anak-anak muda ini telah menyediakan diri sebagai contoh dan teladan bagi kaum difabel yang lain, bahwa mereka juga bisa setara di bidang usaha. Alis, Rendi, dan Saldi bisa menjadi ‘champion’ di bidang ‘entrepreneurship’ bagi para penyandang disabilitas lain, seperti yang sudah dilakukan Pak Maman di bidang pemerintahan dan drg. Romi di bidang kesehatan. Dengan hadirnya champion-champion ini, saya yakin banyak kaum difabel yang akan terinspirasi dan mulai berkarya juga.

Namun, menyusuri jalan-jalan kota Tangsel yang banyak tidak memiliki pedesterian, saya juga melihat satu pekerjaan rumah yang besar. Bahkan hak pejalan kaki masih belum terpenuhi, apalagi akses kursi roda untuk kaum difabel. Kita masih perlu bekerja keras untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, akses dan pelayanan publik yang setara, kesempatan yang terbuka untuk kaum difabel agar berdaya. Sebab kito rato, kita setara!

 

Serpong, 7 September 2019

FAHD PAHDEPIE

Bagikan Berita Ini



KOMENTAR